Network
DESKJABAR- Demo BEM SI 11 April 2022 tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota kota besar lainnya salah satunya di Bandung. Mahasiswa gelar demo di Gedung Sate hari ini.
Demo BEM SI 11 April 2022 menolak jabatan Jokowi 3 periode dan juga dilakukan mahasiswa yang menggelar demo di Gedung Sate hari ini dengan tuntutan yang sama.
Demo BEM SI 11 April 2022 dan demo di Gedung Sate hari ini serentak bersama kota kota besar lain di seluruh Indonesia.
Di Bandung ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jabar Menggugat (AMJM) melakukan aksi di halaman depan Gedung Sate.
Mereka menyampaikan delapan tuntutan pada pemerintah, salah satunya menolak jabatan presiden tiga periode.
Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi datang ke halaman depan Gedung Sate tepat pukul 13:00 WIB.
Setelah itu, mereka melakukan orasi dengan pengeras suara dengan saling bergantian satu sama lain.
Agung Andrian, Juru Bicara AMJM mengatakan, Indonesia di temgah kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tengah dalam kondisi tidak baik-baik saja beberapa keputusan sangat membebankan rakyat.
Setidaknya ada delapam tuntutan yang perlu dikeritisi ke pemerintah.
"Tuntutan pertama yaitu, menolak penundaan pemilu dan perpanjangan tiga periode dibahas oleh DPR/MPR RI dalam amandemen ataupun UU," ujar Agung di Gedung Sate.
Menurutnya, argumen penundaan pemilu karena alasan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, kepuasan kinerja, dan aspirasi segelintir pelaku ekonomi sangat tidak masuk akal.
Apalagi, hal itu tidak dibenarkan dalam amanah konstitusi yang terkandung dalam amandemen 1 Pasal 7 UUD 1945.
"Jika penundaan pemilu ini sampai dibahas di meja DPR RI dan MPR RI untuk dirubah, maka kita pastikan bahwa Demokrasi Indonesia dibegal oleh oligarki," ungkapnya.
Selain itu, AMJM juga meminta pemerintah turunkan kenaikan Pajak PPN/PPH/PBB dan harga BBM yang merugikan rakyat.
Menurutnya, naiknya harga BBM jenis pertamax dan kanaikan pajak PPN 11 persen yang menyebabkan harga-harga bahan pokok melonjak serta jenis barang dan jasa lainnya.
"Bahkan, yang menjadi kekhawatiran adalah nilai subsidi atas pertalite akan kemudian dicabut. Hal itu memungkinkan menimbang defisi APBN tahunan dan alokasi belanja negara yang terfokus pada proyek IKN," ucapnya.
AMJM, kata Agung mendesak Kapolri agar setiap anggota kepolisian tidak bertindak refresif dalam pengendalian massa serta mengadili petugas kepolisian yang bertindak melangar HAM. Menurutnya, hal ini harus diselesaikan dengan baik.
Baca Juga: Begini 4 Tuntutan Baru Aksi Demo Mahasiswa BEM SI, Ini Link Live Streaming CCTV untuk Hindari Macet
Pemerintah juga harus perbaiki segara tataniaga produk barang dan jasa di indonesia sampai pasar dan harganya seimbang sesuai dengan kemampuan rakyat.
"Tegakan Reforma Agraria Sejati dengan distribusi lahan untuk rakyat. Berikan Hak Pendidikan untuk mahasiswa belajar tatap muka dan Kawal penyusunan RUU Sisdiknas," katanya.***
