PTPN VIII Terapkan Mekanisme untuk Mengikuti PPKM Darurat

DESKJABAR – Perusahaan perkebunan negara PT Perkebunan Nusantara VIII atau disingkat PTPN VIII menerapkan mekanisme berkaitan PPKM Darurat yang dilakukan, untuk pencegahan penularan Covid-19. 

Pihak PTPN VIII menyatakan terus berkomitmen dalam upaya pencegahan penularan virus Covid-19 jelang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa dan Bali yang dimulai tanggal 3 – 20 Juli 2021.

Informasi diperoleh dari Corporate Communication PTPN VIII, Rabu, 7 Juli 2021,manajemen PTPN VIII Kantor Pusat sudah mengintruksikan kepada seluruh kebun/unit dalam beberapa hal mekanisme support system saat PPKM Darurat.

Mekanisme yang disesuaikan dengan PPKM Darurat, dilakukan PTPN VIII mulai perkantoran sampai unit-unit perkebunan yang dikelola di Jawa Barat dan Banten.

Baca Juga: Lelang Teh Hitam di Bandung Menjual Produksi PTPN VIII Hasilkan Rp 331 Juta

Hariyanto, Business Support PTPN VIII memaparkan PPKM ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan niat untuk memutus penyebaran penularan virus Covid-19 di lingkungan PTPN VIII. “Saya harap semua pihak dapat tetap melaksanakan tugasnya dan mencari cara-cara baru untuk bekerja di era new normal ini.” ujarnya.

Bahkan, upaya pencegahan penularan Covid -19 terus ditingkatkan dan diterapkan dimasing-masing unit/kebun. PTPN VIII mendukung dan patuhi semua langkah yang diambil pemerintah demi kebaikan bersama.

Baca Juga: INNALILLAHI, Teh Ninih Berduka Ayahanda Tercinta Meninggal Dunia  

Disebutkan, beberapa aturan yang diterapkan di lingkungan PTPN VIII antara lain;

1. Seluruh kantor yang bersifat Support Sytem (Kantor Direksi, Kantor Wilayah, Kantor Induk Kebun) dan Kantor IHT serta Kantor Agrowisata Dago, menerapkan pelaksanaan Work From Home (WFH) 100% dengan ketentuan Work From Home (WFH) di PT Perkebunan Nusantara VIII Wilayah Kota Bandung.
2. Unit/Kebun yang melaksanakan proses produksi tetap melakukan operasi secara penuh dengan memperhatikan jumlah karyawan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Khusus Unit Agrowisata pengaturan dilaksanakan berdasarkan peraturan sektor wisata yang diterbitkan pemerintah.
3. Meniadakan kegiatan atau pertemuan yang bersifat tatap muka secara langsung/fisik, termasuk penerimaan tamu dan perjalanan dinas karyawan. Dapat dikecualikan kegiatan yang harus di laksanakan secara fisik (misalnya menghadiri persidangan).
4. Aktivitas makan dilaksanakan secara terpisah (tidak berkerumun) dengan membawa makanan/bekal masing-masing.
5. Kegiatan seni/budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan dan kegiatan sosial lainnya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan ditiadakan. Fasilitas sosial dan umum sementara waktu ditutup.
6. Karyawan yang melakukan perjalanaan ke dalam wilayah kabupaten/kota dengan nilai asesemen situasi Pandemi Level 4 dan Level 3 serta berinteraksi dengan anggota keluarga/ lingkungan yang terkonfirmasi positif Covid-19 maka yang bersangkutan wajib melakukan isolasi mandiri selama 3-4 hari sebelum masuk kerja (berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 PTPN VIII ).
7. General Manager/Kepala Bagian/Manager agar melaksanakan pengaturan kerja dengan tetap memperhatikan efektifitas kegiatan karyawan sehingga proses bisnis berjalan dengan baik, dan apabila terdapat aktivitas yang signifikan/ urgent dan berdampak luas, maka pengaturan kerja karyawan dapat disesuaikan dengan protokol kesehatan secara ketat.
8. Untuk unit/kebun yang tidak masuk area PPKM Darurat, aktivitas kerja disesuaikan dengan peraturan daerah setempat.

Sebelum PPKM Darurat berlaku, Manajamen PTPN VIII secara konsisten selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat serta melakukan himbauan dan pencatatan kepada selutuh karyawan/ti PTPN VIII secara berkala baik melalui edaran surat, social media maupun saat meeting melalui aplkasi zoom meeting. ***