Network
DESKJABAR - Raja-Raja Melayu yang melakukan pertemuan dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah menolak usulan Darurat Nasional yang disampaikan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Mahyudin Yassin.
"Al-Sultan Abdullah berpendapat tiada keperluan sekarang ini untuk menyatakan darurat di negara ini atau di negara bagian manapun," ujar juru bicara Istana Negara, Dato’ Indera Ahmad Fadil Shamsuddin di Kuala Lumpur, dilansir Antara, Minggu, 25 Oktober 2020.
Yang di-Pertuan Agong telah menyaring permohonan yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di di Istana Abdul Aziz, Kuantan, Pahang, pada Jumat lalu (23/10).
Permohonan tersebut ialah pelaksanaan Perkara Darurat Pasal 150(1) dan Pernyataan Peraturan Darurat 2020 menurut Pasal 150(2B) Undang-Undang Persekutuan untuk memerangi ancaman wabah Covid-19 di negara ini.
"Sultan Abdullah merasakan pemerintah telah berhasil menangani wabah ini dengan baik dan berdampak. Baginda amat mempercayai pemerintah di perdana menteri untuk terus melaksanakan dasar dan tindakan penegakan membendung wabah Covid-19," katanya.
Dia juga mengingatkan anggota-anggota partai politik untuk menghentikan segala "politicking" yang menggangu kestabilan pemerintahan.
"Sultan Abdullah berpendapat tida anggota parlemen meneruskan tindakan tidak bertanggungjawab yang bisa mengganggu kestabilan pemerintah," katanya.
Sultan Abdullah berpendapat bahwa RAPBN 2021 yang akan dibentangkan di sidang parlimen adalah amat penting untuk rakyat dalam menangani wabah Covid-19 dan memulihkan ekonomi negara.
Tenaga medis
Sebelumnya, - Asosiasi Medis Malaysia (MMA) mendesak pemerintah federal untuk mempercepat dana darurat dan semua bantuan terkait yang diperlukan untuk mengurangi situasi di Sabah yang sangat membutuhkan bantuan dalam memerangi Covid-19 bukan mengumumkan keadaan darurat nasional.
Presiden AMA Prof Datuk Dr Subramaniam Muniandy di Kuala Lumpur, Minggu, mengatakan tidak perlu mengumumkan keadaan darurat nasional saat ini sebaliknya bantuan keuangan yang mendesak dan besar-besaran dari pemerintah federal diperlukan untuk mengendalikan situasi Covid-19 di Sabah.
“Sekarang adalah waktunya solusi ilmiah, praktis, terkoordinasi untuk mengatasi situasi Covid-19 di negara ini dan bukan waktu untuk pertengkaran politik yang belum memperbaiki situasi dengan cara apa pun,” katanya.
Dia menambahkan setiap menit penundaan dalam misi untuk Sabah menempatkan seluruh bangsa pada risiko bencana nasional yang tidak tanggung-tanggung yang mungkin turun sebagai salah satu babak paling gelap sejak kelahiran bangsa ini.
"Penularan infeksi Covid-19 oleh komunitas yang luas mungkin meningkat dengan cepat. Jumlah harian yang dilaporkan mungkin jauh lebih sedikit daripada jumlah sebenarnya mengingat penundaan dalam pelaporan hasil tes, pelacakan kontak dan isolasi individu yang terinfeksi," katanya.
Subramaniam mengatakan hunian tempat tidur mencapai kapasitas penuh di sebagian besar rumah sakit di Sabah dan di beberapa daerah, kasus Covid-19 yang tidak terlalu parah harus diisolasi dan dirawat di rumah, sehingga ada kekhawatiran yang mendalam bahwa kasus Covid-19 yang lebih parah harus diisolasi.
Dia mengatakan menurut laporan para "frontliner" hampir menyerah karena kelelahan, tekanan mental dan kekurangan tenaga kerja yang akut.
Karena itu, katanya, lebih banyak petugas kesehatan sangat dibutuhkan dan pemerintah didesak untuk mempertimbangkan lebih banyak bantuan dari fasilitas kesehatan umum dari negara bagian lain dengan kasus Covid-19 rendah untuk dikirim ke Sabah.
Dia menambahkan bahwa sejumlah besar pengerahan kembali dilakukan di dalam negara bagian itu sendiri daripada dari negara bagian lain yang mungkin tidak meningkatkan total tenaga perawatan kesehatan Sabah.
"Kasus-kasus diperkirakan akan terus meningkat di Sabah karena tumpukan hasil tes sedang diselesaikan. Diperlukan dorongan mendesak dari pemerintah terkait masalah kapasitas pengujian yang terbatas termasuk melibatkan sektor swasta dan sumber daya antar negara bagian. ***
