Network
DESKJABAR – Aspirasi publik, termasuk kalangan buruh, terkait Undang Undang Cipta Kerja masih terbuka untuk diakomodasi melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengemukakan, setidaknya akan ada 35 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja.
Dikutip dari kantor berita Antara, Sabtu, 17 Oktober 2020, menurut Moeldoko, Menteri Ketenagakerjaan masih memberikan kesempatan dan akses kepada teman-teman pekerja dan buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka menanggapi isi UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Kelanjutan Kompetisi Liga 1 Tidak Jelas, Pelatih Persib Robert Rene Albert Siapkan Alternatif
Terkait unjuk rasa yang dilakukan sejumlah elemen terkait UU Cipta Kerja, menurut Meoldoko, pemerintah tidak melarang penyampaian aspirasi atau pendapat.
Namun dia menegaskan apabila penyampaiannya sudah mengarah pada perusakan, anarki, atau menyebar fitnah, maka hal ini akan mengganggu hak orang lain, mengusik rasa aman khalayak, juga merusak harmoni bangsa.
"Ini yang perlu ditertibkan," tegas dia.
Baca Juga: Pemohon Gugatan Uji Materi Atas UU Cipta Kerja Terus Bertambah
Dia menekankan, UU Cipta Kerja merupakan sarana mengangkat martabat bangsa dalam kompetisi global. Eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang maju harus ditunjukkan pada dunia.
