Network
DESKJABAR - Data yang tidak valid menjadi penyebab kurang maksimalnya bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di awal pandemi Covid-19.
Hal itu dikatakan Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dr Vivi Yulaswati.
"Kita kesulitan data by name by address para penyandang disabilitas," kata dia saat diskusi daring dengan tema "Sistem Pendataan Nasional yang Terintegrasi sebagai Tindak Lanjut Implementasi dari UU no 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Rabu 2 Desember 2020.
Baca Juga: Sebelum Pembelajaran Tatap Muka, Langkah Ini Harus Ditempuh Perguruan Tinggi
Baca Juga: Pangandaran; Romantisnya Menghabiskan Malam yang Eksotis di Kampung Turis
Ia mengatakan data-data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala tidak mencantumkan nama dan alamat penyandang disabilitas secara lengkap. Sehingga, saat penyaluran bantuan petugas terkendala.
Oleh sebab itu, lanjut dia, persiapan data yang matang dibutuhkan terutama dalam menjamin hak dan kebutuhan masyarakat.
Jika merujuk pada data survei penduduk antar sensus (supas) 2015 yang dilakukan pada pertengahan periode tercatat 21,84 juta penyandang disabilitas atau setara 8,56 persen di Indonesia.
Sedangkan berdasarkan survei sosial ekonomi (susenas) 2019, penyandang disabilitas terdata sebanyak 28,62 juta jiwa atau setara dengan 10,65 persen. Dalam susenas tersebut juga didapatkan data jenis gangguan pada disabilitas.
Dari sekian banyak gangguan penyandang disabilitas, penglihatan penyumbang angka terbanyak yakni 31,47 persen disusul berjalan atau naik tangga 15,97 persen, mengingat 14,20 persen, pendengaran 12,80 persen.
Baca Juga: Kuota Belajar Kemendikbud Disalurkan Hari Ini, Catat 30 Situs dan Aplikasi yang bisa digunakan
Baca Juga: Di Garut Sekolah Tatap Muka Tidak (Belum) Akan Dibuka Januari 2021, Kecuali...
Selanjutnya, menggunakan atau menggerakkan jari sebanyak 7,25 persen, berbicara atau berkomunikasi 6,67 persen, perilaku atau emosional 6,09 persen dan kesulitan mengurus diri sendiri 5,52 persen.
"Sekarang kita sedang menyiapkan data sensus 2020 dan mudah-mudahan tahun depan sudah keluar," kata dia.
Ia berharap dengan berkaca pada kondisi di awal-awal pandemi COVID-19, maka pihak-pihak terkait lebih siap lagi mempersiapkan data terutama yang menyangkut penyandang disabilitas.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah periode 2019-2024 Lestari Moerdijat mengatakan berkaitan dengan Hari Disabilitas Internasional 2020 terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan salah satunya terkait ketersediaan data yang komprehensif.
"Data susenas 2018 tercatat 14,2 persen penduduk Indonesia penyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa," kata dia.
Baca Juga: Astaga, Sekawanan Anak di Bawah Umur, Sudah Berani Membegal
Pada 2015 angka penyandang disabilitas terdata sebanyak 21,5 juta jiwa. Artinya, dalam kurun waktu tiga tahun ada peningkatan lebih dari sepertiga.
Kemudian berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial Januari 2020 untuk menangani berbagai masalah sosial dan ekonomi yang berhubungan dengan kerentanan serta kesejahteraan hanya menjangkau 40 persen status sosial ekonomi terbawah.
Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 70 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas salah satu poinnya adalah ketersediaan data nasional, ujarnya.***
