Network
DESKJABAR - Anggaran Ibu Kota Negara (IKN) terus menjadi sorotan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) saat debat capres beberapa waktu lalu. Tentu hal tersebut menjadi banyak pertanyaan miring soal anggaran karena banyak yang menyebut IKN akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
IKN sendiri proses pembangunanya sedang berlangsung, karena itulah banyak disorot mengingat tak sedikit anggaran untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Bagi capres dan cawapres tertentu banyak yang tidak setuju program tersebut, terutama soal anggaran.
Banyaknya sorotan tersebut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah angkat bicara mengenai beban negara dalam menanggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca Juga: Hobi Corat coret di Uang Kertas, Inilah Karya Orang-orang Iseng
Said menjelaskan secara rinci soal pembangunan Nusantara dilakukan melalui konsep kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Jadi, anggarannya bukan cuma dari APBN. Melainkan ada peran swasta dan BUMN dalam mendukung kelancaran pembangunan Nusantara.
"Jika kita jabarkan secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak, pertama dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BUMN), serta investasi swasta," kata Said, dalam keterangannya, Minggu (24/12/2023).
Menurut catatan yang dimiliki Said, sumber pendanaan IKN sejauh ini masih berasal dari APBN.
Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun.
Kemudian di tahun 2023 dianggarkan Rp 29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp 40,6 triliun.
"Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun," ungkap politisi PDIP itu.
Dengan demikian, jika sumber dana pembangunan Nusantara ditargetkan kepada tiga pihak, maka indikasinya APBN sebesar Rp 90,4 triliun, badan usaha yang swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan badan usaha yang BUMN mencapai Rp 252,5 triliun.
"Hingga tahun depan alokasi anggaran melalui APBN sudah mencapai 16,1 persen, hampir mencapai 20 persen sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Mas Gibran, yang menargetkan penggunaan APBN maksimal 20 persen saja untuk anggaran IKN," papar dia.
Diketahui, pada debat Cawapres beberapa waktu lalu, Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka mengungkap sumber dana pembangunan IKN dari kas negara hanya berjumlah 20 persen.
Baca Juga: IKN Dianggap Bebani Kas Negara, Gibran: Dari APBN Cuma 20 Persen
"Sejauh ini saya juga mencermati belum ada realisasi konkret kucuran investasi swasta atau yang bersumber dari BUMN, sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang undang," ucap dia.
"Adapun sejumlah media yang memberitakan adanya investasi sektor swasta sebesar Rp 45 triliun itu masih Letter of Intend (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan," tandas Said.***
