Network
DESKJABAR - Instruksi Presiden No, 1 Tahun 2022 menuai pro dan kontra, membuat jagat maya ramai komentar. Dalam inpres itu diatur tentang pengurusan banyak hal yang disyaratkan aktivasi/ kepesertaan BPJS Kesehatan.
Inpres tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional itu ditandatangani pada 6 Januari 2022.
Di dalamnya antara lain menginstruksikan kepada Menteri Agama agar mensyaratkan calon jemaah umrah dan jemaah haji khusus merupakan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan).
Demikian juga untuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan yang ada di lingkungan kemenag harus dipastikan menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.
Di bidang pertanahan, diinstruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanian Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif BPJS.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan kartu BPJS Kesehatan akan menjadi syarat jual beli tanah per 1 Maret mendatang.
Ada banyak bidang yang diinstruksikan mensyaratkan peserta aktif program jaminan kesehatan nasional ini, seperti kepengurusan SIM, STNK, SKCK, dll.
Baca Juga: PUNYA HUTANG Segunung Ingin SEGERA LUNAS? Baca Doa Pendek Mudah Dihafal Ini, Kata Buya Yahya
