Network
DESKJABAR - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi tagih janji Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Siti Nurbaya, untuk menghentikan kegiatan tambang di kawasan hutan yang dikelola Perhutani.
“Saya ingatkan sudah dua bulan lalu ada janji dari Ibu Menteri LHK akan mengeluarkan surat edaran penghentian seluruh kegiatan penambangan di areal Perhutani di berbagai wilayah,” ucap Kang Dedi Mulyadi.
Waktu itu, kata Dedi, Menteri LHK Situ Nurbaya meminta waktu untuk melakukan kajian. Namun ia merasa kajian tersebut terlalu panjang dan hingga kini penambangan masih terus berjalan.
Baca Juga: Penambangan Emas Liar di Perkebunan Menjadi Masalah Serius Bagi Lingkungan di Jawa Barat
“Tapi menurut saya kajianya sudah lewat. Karena lewat satu hari saja bisa habis sekian ribu pohon, bisa habis sekian ribu batu dan mineral. Jadi berpacu dengan waktu. Sampai hari ini kami belum pernah mendapat surat edaranya,” kata Dedi Mulyadi, melalui keterangan tertulis diterima DeskJabar, Selasa, 23 November 2021.
Baca Juga: Pengemis Wanita di Purwakarta Punya 18 Anak, Modal Ramuan Ajaib Bikin Kuat Begituan 5 Kali Sehari
Di sisi lain Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemanfaatan hutan untuk sawit hingga penambangan terlampau kecil yakni Rp 11 juta. Sementar pengusaha bisa menghasilkan miliaran dari memanfaatkan hutan.
“Kok pengusaha tuh selalu dikasih keringanan sehingga kekayaan mereka melimpah. Kalau semakin melimpah, negara bisa diatur mereka ujungnya. Karena mereka akan punya kekuatan dari berbagai sektor,” ucap Dedi.
Ia pun mempertanyakan hingga kapan KLHK akan mengeluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan tambang atau sawit. Sebab tidak ada manfaat yang didapat oleh masyarakat dan Negara.
