Network
DESKJABAR- Oknum guru/ustad yang menghamilii santriwati hingga hamil hingga melahirkan menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan. Wakil Gubernu Jabar pun akhirnya buka suara menyoal kasus ini.
Kang Uu, sapaan akrab Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, merasa miris dan prihatin terjadinya salah seorang oknum guru, ustad telah melanggar peradaban.
Kang Uu dengan nada geram mengecam keras tindakan yang tak beradab itu. Apalagi pelakunya adalah seorang pendidik yang terlibat langsung memberikan tatacara beradab di lingkungannya.
Baca Juga: Biadab Guru hamili belasan santri di Bandung, Wagub Jabar Minta Orang Tua Santri Lakukan Ini
Menurutnya, peristiwa itu seharusnya tidak terjadi jika peran aktif semua pihak ikut terlibat. "Termasuk didalamnya orangtua. Yang ikut memantau perkembangan anak di pesantren," kata Kang Uu dalam rilis resminya yang dikeluarkan di Pondok Pesantren Al Ruzhan, Desa Cilangkap, Kec. Manonjaya, Kab. Tasikmalaya, Kamis 9 Desember 2021.
Dalam rilis yang dikeluarkannya itu, Kang Uu menekankan orangtua harus lebih selektif dalam memilih-milih ponpes saat berniat memasukan putra putrinya.
"Kenapa ini harus dilakukan. Ya itu tadi, jika tidak tahu betul keberadaan Ponpes yang dijadikan pilihan untuk memasukan sang anak, dampaknya akan lain" cetus sosok Panglima Santri ini.
Disebutkan, Jawa Barat memiliki 12 ribu lebih ponpes yang tersebar di seluruh wilayah. "Itu belum termasuk Majlis -Majlis, juga Madrasah Diniyah," kata Uu.
Baca Juga: UPDATE Kasus Subang ADA APA? DANU SUBANG Berkunjung ke Tempat Biasa Didatangi Tuti dan Amel
Diingatkannya, dengan munculnya tragedi oknum guru atau ustad tersebut tidak disama-ratakan dengan yang tengah terjadi saat ini terhadap Ponpes yang lain.
"Saya meminta seluruh warga dimanapun berada, jangan menyamakan kasus ini dengan pondok pondok pesantren, Majelis-Majelis juga Madrasah Diniyah yang ada," tegasnya.
Diakuinya, jika tercoreng setitik maka tercorenglah semua. "Dalam hal ini tidak berlaku. Justru itulah tadi apa yang dikatakan saya harus selektif dalam memilih," imbuhnya.
Disebutkan, dari hasil penelusuran rekam jejak oknum guru/ustad tersebut, pihaknya telah mengantongi data mengenai prilaku oknum guru/ustad yang bersangkutan.
"Dari informasi yang saya terima, ternyata oknum guru/ustad itu saat masantren memiliki prilaku lain. Bahkan di kalangan santri sesamanya, oknum guru,ustad tersebut berprilaku buruk," tuturnya lagi.
Menyinggung pengawasan dari Pemerintah Daerah, khususnya tingkat Provinsi, Kang Uu menyebutkan, lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dapat diselaraskan dengan kondisi.
Perda yang mengatur mulai dari pembinaan, Pemberdayaan, serta pembiayaan di lingkungan pesantren, ini menjadi payung hukum, supaya hadir pula pengawasan yang lebih ketat dan meningkatkan monitoring terhadap penyelenggaraan pendidikan pesantren di Jawa Barat.
Baca Juga: FAKTA TERBARU! Kuasa Hukum Yakin Yosef Tidak Bersalah dalam Kasus Pembunuhan Subang
"Kami sekarang punya Perda Pesantren, di perda pesantren ada pembinaan, pemberdayaan, ketiga anggaran. Kami diminta atau tidak diminta sebagai pemerintah Daerah kepada seluruh lembaga pesantren untuk melaksanakan pembinaan tapi bukan berati kami merasa menggurui," ujar Panglima Santri yang satu ini.
Dikatakan, pihaknya mendorong aparat setempat di level desa/ kelurahan juga selalu memonitor setiap kegiatan publik yang berada di wilayah kewenangannya, termasuk kegiatan pendidikan.***
