Network
DESKJABAR- Kejaksaan Agung akan menelusuri terkait adanya indikasi munculnya korupsi korporasi di praktek tindak pidana penjualan orang (TPPO) kerap ditemukan di dalam kasus pekerja migran Indonesia.
Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan ada beragam permasalahan yang kerap dihadapi pekerja migran Indonesia.
Menurut Setia Untung Arimuladi permasalahan yang dimaksud dokumen kelengkapan, biaya penempatan berlebih, overstay, gaji tidak dibayar, penganiayaan, pemerkosaan bahkan terjadi perdagangan orang serta kasus pidana lainnya.
Baca Juga: Menpan RB, Tjahjo Kumolo Puji Kejaksaan Agung Cepat Berinisiatif dalam Lakukan Reformasi Birokrasi
Demikian dikatakan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Satgas SIkat Sindikat BP2MI di Hotel Intercontinental Dago Bandung, Kamis 7 Oktober 2021.
Menurut Setia Untung Arimuladi, kasus kasus tersebut menimpa perempuan. "Kejahatan perdagangan orang kerap dijumpai bersinggungan dengan berbagai tindak pidana lainnya seperti encucian uang dan korupsi," ujarnya.
Dalam kaitan praktik korupsi, Setia Untung mencontohkan semisal ada perusahaan yang mengirim jumlah pekerja migran Indonesia secara ilegal dalam jumlah besar yang tanpa diketahui kenvaga terkait.
"Dari tindakan korporasi tersebut kemungkinan ada sejumlah pemasukan negara yang hilang, sehingga akhirnya justru menimbulkan potensi kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud didalam UU Tipikor," tutur dia.
