Network
DESKJABAR - Pengamat sektor kelautan dan perikanan yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengingatkan bahwa program pembiayaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lahan menganggur harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
"Perlu kehati-hatian di dalam penyaluran uang negara tersebut," kata Abdul Halim di Jakarta, Jumat, dikutip Antara, 30 Oktober 2020.
Pernyataannya itu, terkait dengan program pembiayaan senilai Rp19,81 miliar untuk lahan menganggur di lingkungan KKP.
Ia berpendapat bahwa sejumlah faktor yang perlu diperhatikan aspek kehati-hatiannya adalah status dari lahan itu sendiri.
Kemudian, lanjutnya, perlu pula diperjelas mekanisme kerja dari kelompok atau organisasi yang nantinya akan memanfaatkan lahan yang mendapatkan pembiayaan itu.
Selanjutnya, ia juga mengingatkan bahwa aktivitas dalam pemanfaatan lahan menganggur harus ada kepastian usaha, terutama berkenaan dengan rencana zonasi wilayah pesisir.
Sebelumnya, KKP melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) menyalurkan pembiayaan senilai Rp19,81 miliar untuk memanfaatkan lahan yang menganggur (idle) di lingkungan Kementerian KP.
"Dana itu untuk memanfaatkan lahan idle di lingkungan balai riset, rata-rata luas di UPT (unit pelaksana teknis) sekitar 10-20 hektare, selama ini lahan itu tidak termanfaatkan karena keterbatasan dana," ujar Kepala Badan Riset dan SDM KKP, Sjarief Widjaja di Jakarta, Senin (26/10).
Ia menambahkan dana pembiayaan BLU-LPMUKP itu akan disalurkan ke sejumlah koperasi di bawah naungan UPT Politeknik, sekolah usaha perikanan menengah (SUPM), Balai Pelatihan, dan Balai Riset KKP.
Ia menyampaikan terdapat 18 koperasi dan 2 kelompok penyuluh bersama masyarakat. Koperasi itu diantaranya Politeknik KP Sidoarjo, Politeknik Sorong, Politenik Kerawang, Politeknik Pangandaran, SUPM Pariaman, SUPM Tegal, Balai Riset Perikanan Laut Gondol, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Maros, Balai Riset Pemulihan Ikan Sukamandi.
Sementara itu Penyuluh Perikanan Bersama Masyarakat yakni dari Indramayu dan Cirebon.
Sjarief mengharapkan pembiayaan itu dapat turut menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya bagi masyarakat di wilayah sekitar Politeknik. ***
