Network
DESKJABAR – Diduga ada praktik joki, pemerintah diminta mengevaluasi kartu prakerja secara menyeluruh, karena dikhawatirkan akan merugikan masyarakat penerima program tersebut.
"Kasus adanya joki ini bisa menyebabkan pergeseran peruntukan bantuan bagi korban PHK maupun para pencari kerja," kata Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2020.
Dikutip dari kantor berita Antara, menurut Kurniasih, munculnya dugaan joki dalam kartu prakerja dapat merugikan masyarakat penerima kartu prakerja yang alokasi anggarannya dari APBN.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Sebanyak 48 Persen UMKM Berhenti Mendadak
"Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut tuntas termasuk jika ada jaringannya," ujarnya.
Kurniasih menambahkan, sebenarnya secara maksud dan tujuan program kartu prakerja ini baik untuk menolong korban PHK dan para pencari kerja saat masa pandemi.
Namun sayang, ujar dia, tata kelola yang buruk dan tidak transparan membuat program ini menjadi bermasalah.
Baca Juga: Sebanyak 232 Pasein Covid-19 Bisa Pulang dari RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran
Progam Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja/buruh yang dirumahkan, pencari kerja.
