Ketua MES Erick Thohir Ditantang AFPI Sinergikan BSI dan Fintech Syariah

- 25 Januari 2021, 06:18 WIB
MENTERI BUMN yang juga Ketua MES, Erick Thohir
MENTERI BUMN yang juga Ketua MES, Erick Thohir /ANTARA/HO-Kementerian/

DESKJABAR - Menteri BUMN Erick Thohir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES periode 2021-2024 yang baru, diminta oleh Ketua bidang syariah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Lutfi Adiansyah  dapat melahirkan terobosan-terobosan strategi dalam mensinergikan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan fintech syariah.

"Kita tahu bahwa sektor perbankan sangat erat kaitannya dengan fintech syariah, bukan bersaing melainkan berkolaborasi, sehingga kalau kaitan langsungnya yang kami harapkan adalah harus ada terobosan-terobosan sinergi Bank Syariah Indonesia yang baru merger dengan pelaku fintech syariah," ujar Lutfi saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu 24 Januari 2021.

Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir, Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah 2021-2024

Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Diharapkan Mampu Kembangkan Produk Syariah dan UMKM

Menurut dia, sebelumnya infrastruktur perbankan syariah sangat tertinggal, diharapkan dengan adanya merger tiga bank syariah yang kemudian memiliki total aset lebih besar tentunya memiliki infrastruktur lebih kuat setelah bergabung.

Dia juga melihat bahwa MES ini sebenarnya sebuah organisasi yang biasa mengawal kebijakankebijakan strategis pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

"Saya berharap nilai-nilai tersebut muncul kembali karena saya yakin pada tahun 2021 menuju ke 2024, terlebih lagi dengan adanya badan-badan seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) maka diperlukan adanya sinergi antara regulator, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat sehingga bisa melahirkan visi dan misi yang sama," kata Lutfi.

Dia menyebutkan, rencana induk atau Masterplan ekonomi syariah 2019-2024, di mana salah satu visinya adalah menginginkan Indonesia menjadi pusat halal dunia. Untuk menjadi pusat halal dunia tersebut, menurut dia, membutuhkan partisipasi banyak pemangku kepentingan ekonomi syariah, sehingga hal ini perlu diselaraskan (alignment).

Baca Juga: Komisi VII DPRI RI: Desa Harus Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Halaman:

Editor: Zair Mahesa

Sumber: Antara


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x